Kader PDIP Diminta Taat Partai, Dukung Keputusan Presiden

Pasca keputusan Presiden Joko Widodo yang tidak melantik Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri, sejumlah kader PDIP bereaksi keras.

Mereka terang-terangan mengaku kecewa. Apalagi Jokowi malah mengangkat calon Kapolri baru, Komjen Badrodin Haiti. Kader-kader menilai, Presiden telah melanggar UU No.2 tahun 2002 tentang Polri. Bahkan, kader PDIP tidak bisa menahan hak interpelasi DPR.

Kondisi internal yang mulai menunjukkan sikap kontra terhadap Presiden Joko Widodo ini dianggap sebagai bentuk ketidakpatuhan terhadap partai.

"Isu-isu yang menyatakan bahwa akan ada interpelasi atau hak bertanya yang didorong oleh kader PDI Perjuangan, menurut hemat saya tidak layak dan sangat merugikan partai," kata Ketua DPP PDI Perjuangan, Tubagus Hasanuddin, dalam keterangannya, Jumat 20 Februari 2015.

Sebagai kader, Hasanuddin mengaku akan taat dan loyal kepada partai. Sesuai dengan perintah Ketua Umum Megawati Soekarnoputri pada tanggal 11 Januari 2015 yang disampaikan di hotel Luwansa.

"Bahwa apapun yang diputuskan oleh Presiden Joko Widodo harus didukung penuh dengan iklas dan bertanggung jawab oleh semua kader," katanya.

Dia mengimbau, semua kader untuk taat pada arahan Megawati Soekarnoputri dalam mengamankan keputusan Jokowi. "Inilah keputusan yang diambil demi kepentingan bangsa dan negara," katanya.

Purnawirawan TNI ini mengatakan, saat Pilpres 2014 lalu, partai dan seluruh kader serta relawan, sudah susah payah untuk memenangkan duet Jokowi-JK.

Setelah sekarang berkuasa, Hasanuddin mengimbau untuk mengamankan pemerintahan, dan mendukung segala kebijakan.

"Kita sudah berdarah darah memperjuangkan dan memenangkan Jokowi sebagai Presiden, saatnya sekarang kita dukung Presiden Jokowi bekerja dan bekerja untuk mensejahtrakan rakyat seperti yang kita cita-citakan selama ini," katanya.